Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengupayakan agar biaya logistik nasional turun, bahkan ditahun 2045 nanti target biaya logistik bisa ditekan hingga 8 persen. Hal ini pun menuai atensi dari berbagai pihak termasuk dari Asiosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang merasa perlu memberi saran dan masukan ke pemerintah.
Apindo sangat mendukung upaya pemerintah untuk terus menak biaya logistik nasional guna menciptakan industri logistik yang sehat. Apindo pun juga merespons positif adanya National Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam seluruh rantai pasok nasional.
Walaupun begitu, Apindo memandang pemerintah harus menyiapkan perencanaan yang jelas dan tetap sasaran. Pasalnya, sektor ini merupakan bidang yang melibatkan pelaku-pelaku dari beragam sektor mulai dari pengusaha, pemerintah, dan lembaga lain.
“Secara strategis kami setuju dengan itu, karena akan mendorong untuk lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Tetapi, kami lihat strateginya harus lebih detail,” jelas Ketua Dewan Tetap Apindo Apindo Nofrise.
Ia menambahkan saat ini perumusan strategi pemerintah dalam efisiensi biaya logistik masih cenderung upaya secara luas atau makro. Dia menuturkan, perlu ada rumusan strategi pemerintah yang lebih terfokus dan konkret.
Ia juga menilai setiap jenis barang memiliki tahapan logistik yang berbeda-beda, mulai dari hulu ke hilirnya. Pada tahapan tersebut, pelaku usaha juga memiliki biaya logistik yang harus dibayarkan.
“Moda transportasi juga harus seperti itu, diperbaiki dulu yang mana biayanya paling besar agar bisa ditekan. Penyempurnaannya perlu sistematis,” jelasnya.
Nofrise mengatakan penurunan biaya logistik nasional saat ini belum memiliki dampak signifikan dalam penerapannya di lapangan. Nofrisel menuturkan, sejumlah pelaku usaha juga masih mengeluhkan mahalnya biaya logistik Indonesia.
“Oleh karena itu, langkah ke arah 8 persennya itu yang lebih penting. Harus dimonitor dan terus dievaluasi proses perbaikannya,” katanya.
Pada pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 8 persen hingga 2045 mendatang.
Politisi PPP ini mengatakan biaya logistik nasional merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju integrasi ekonomi nasional dan global sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya logistik nasional masih cukup tinggi. Pertama, rendahnya skala ekonomi yang membuat operasi logistik di Indonesia cenderung menggunakan kapal kecil dan muatan yang rendah. Hal tersebut, menurut Suharso, berimbas pada mahalnya ongkos angkut.
Kemudian, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal-kapal besar. Selain itu, kawasan ekonomi yang dimiliki Indonesia saat ini juga cenderung terbatas.