Mengacu pada peringkat Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia yang mengalami penurunan drastis, bahkan juga dibandingkan dengan negara tetangga terutama Singapura yang menempati urutan pertama, menjadi warning bagi sejumlah lembaga terkait untuk berbenah. Termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menanggapi hal ini, Kemenhub telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan serta meningkatkan efisiensi sektor logistik, terutama untuk menekan biaya logistik. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam penataan transportasi barang. 

Ia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, angkutan barang yang menggunakan jalan darat masih mendominasi dengan 87 persen, disusul oleh angkutan laut sebesar 12,6 persen, kereta api 0,26 persen, dan sisanya diangkut melalui moda transportasi udara.

Seiring dengan tingginya konsentrasi penggunaan jalur darat untuk distribusi logistik menimbulkan berbagai masalah di sektor transportasi seperti tingginya kecelakaan, kemacetan, kendaraan over dimension over load, serta kerusakan infrastruktur. 

Tak hanya itu, permasalahan ini pun mempengaruhi tingginya biaya logistik di Indonesia. Biaya logistik Indonesia yang saat ini tembus 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) jauh lebih tinggi, jika dibandingkan negara lain seperti Malaysia dengan biaya logistik hanya 13 persen dari PDB.

Terdapat beberapa strategi yang disiapkan Kemehub untuk mengatasi permasalahan di sektor pengangkutan barang. 

Pertama, implementasi perizinan berbasis online untuk menggenjot efisiensi. 

Kedua, mewajibkan penerapan manajemen keselamatan angkutan umum, terutama untuk operator angkutan barang. 

Ketiga, meningkatkan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor seperti truk angkutan barang. 

Keempat, mendorong penggunaan terminal barang umum. 

Kelima, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan. 

Keenam, mendukung program tol laut melalui angkutan perintis. 

Terakhir, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Spionam untuk mempersingkat proses pelayanan perizinan angkutan barang, khususnya untuk barang berbahaya.

Menhub Budi Karya pun berharap, implementasi strategi ini tentu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait.

“Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan transportasi barang yang selamat, teratur dan efisien diperlukan kolaborasi bersama dengan stakeholder terkait,” jelasnya, melansir Bisnis.com.