Target penurunan biaya logistik ini ditargetkan tercapai tahun 2045 nanti. Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa pada acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Hotel Raffles, Jakarta, kamis (14/9/2023).

Bappenas menyebut biaya logistik domestik cukup tinggi yang mencapai 14,29 persen, sedangkan biaya logistik ekspor 8,98 persen. “Setidak-tidaknya 2045, biaya logistik 9 persen dari PDB,” katanya.

Menurut perhitungan biaya logistik nasional, terdapat tiga komponen  utama yang diperhitungkan, yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan serta biaya administrasi. Untuk itu, Suharso menilai perlu kerjasam antar lini kementerian dan masukan dari asosiasi logistik, akademisi, dan berbagai mitra pembangunan.

“Mudah-mudahan dengan perhitungan metode baru, dapat dibandingkan dengan negara lain. Kedepan perhitungan biaya logistik yang dilakukan setiap tahun akan dilakukan kerja sama Kementerian perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik untuk mencapai biaya logistik yang rendah tadi per GDP ,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menyebut sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah saat ini tengah meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi informasi antarinstansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisensi logistik nasional.

Dari hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi NLE sudah memberikan dampak positif, seperti Single Submission Pabean Karantina 

(SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37 persen. Tak hanya itu, SSm QC juga menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai 191,32 miliar