Sektor industri logistik Indonesia saat ini masih dinilai banyak pekerjaaan rumah. Terutama masalah terkait sarana prasarana dan biaya logistik, oleh karena itu pemerintah terus mencari cara agar industri logistik dalam negeri berkembang.
Baru-baru ini, pemerintah akan mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) guna menunjang reformasi logistik 4.0. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Pemerintah menargetkan dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8 persen dari PDB pada 2045 sebagaimana negara-negara maju.
Saat ini, biaya logistik nasional saat ini yang sebesar 14,29 persen dari PDB menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling kompetitif di ASEAN dalam bidang logistik.
“Upaya pembenahan sistem logistik nasional tersebut telah membuahkan hasil dengan dwelling time nasional pada Agustus 2023 mencapai 2,52 hari, melampaui target 2,9 hari, dan unggul di kawasan ASEAN, hanya sedikit di bawah Singapura. Kita apresiasi untuk teman-teman logistik nasional,” kata Susiwijono melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Pemerintah melanjutkan dengan Reformasi Logistik 3.0 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang NLE yang bertujuan menghapus duplikasi dan sekat-sekat sebelumnya, melalui digitalisasi dan kemudahan layanan single submission.
Ia menambahkan pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan kinerja logistik nasional dengan KPI yang mampu menggambarkan kondisi logistik secara langsung (real-time) dan kuantitatif. Indikator utama yang terus dilakukan peningkatan efisiensi di antaranya yakni biaya logistik, kemampuan untuk konsisten menjaga kualitas layanan (reliability), kecepatan pengiriman barang (speed), dan kemampuan beradaptasi dengan cepat (agility).
“Kami juga menekankan sinergi dan kolaborasi sebagai kunci menjaga resiliensi ekonomi, memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta mendukung keberhasilan Reformasi Logistik 4.0 guna tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Airlangga bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi meluncurkan Biaya Logistik Nasional dengan menggunakan basis data Tabel Input-Output yang dimiliki BPS.
Sementara itu, untuk meningkatkan rata-rata utilisasi pelabuhan kawasan timur Indonesia yang saat ini masih di bawah 50 persen, perbaikan terus dilakukan pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan yang bersumber dari optimalisasi volume traffic atau subsidi bagi pelabuhan yang minim traffic di Kawasan Timur.
Selain itu juga didorong inisiatif kebijakan berupa peningkatan logistik berbasis komoditas (commodity-based approach) untuk menciptakan sentra industri baru unggulan di Indonesia Timur serta penggunaan transportasi multimoda dan pengembangan kawasan logistik terintegrasi sebagai hub and spoke untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya logistik.