Industri logisitik di Indonesia dinilai masih belum optimal sejauh ini, permasalahan diberbagai lini dirasa perlu penanganan seirus. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun berharap dan mengusulkan agar dibentuk Badan Logisitik Nasional untuk Presiden yang terpilih setelah Joko Widodo.
Bila badan atau lembaga ini terbentuk, tentu akan memudahkan dalam memgatur dan mengawasi industri logistik. Menurut Akbar Djohan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, logistik merupakan bidang usaha yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan bersifat multisektor, sehingga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di bidang lainnya.
“Badan logistik nasional yang independen dan permanen ini juga bisa menjadi modal untuk melahirkan undang-undang logistik nasional,” jelas Akbar dalam Focus Group Discussion "Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintahan Mendatang" di Wisma Bisnis Indonesia, (9/8/2023).
Keberadaan badan logistik ini juga akan memompa kegiatan rantai pasok nasional. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga cita-cita negara sebagai poros maritim dunia pun terealisasi.
Selain itu, Akbar menuturkan, badan ini juga akan mempercepat pemecahan masalah terkait bidang ini dan rantai pasok seperti kelangkaan barang, inflasi, dan lain-lain. Ia berharap pemerintahan selanjutnya tidak ragu untuk segera menggodok skema pembentukan badan logistik nasional. Pembentukan badan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Badan khusus untuk pangan saja sudah ada. Untuk isu logistik yang multisektor dan sangat strategis itu kami nilai perlu sekali ada badan yang independen, kalau bisa bertanggung jawab langsung ke Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistisk Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menekankan pentingnya keberlanjutan program pengembangan di seluruh sektor setelah adanya pergantian kepemimpinan.
Ia menialai perubahan program pengembangan kerap terjadi saat adanya pergantian kepemimpinan. Padahal, hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan sebuah sektor usaha, termasuk logistik dan rantai pasoknya.
"Jangan sampai ada perubahan hanya karena rezim berikutnya dendam dengan yang sebelumnya. Program-program seperti ini harus berkelanjutan dan by design,” ujarnya melansir bisnis.com.