Menkeu Sri Mulyani: Biaya Logistik Indonesia Mahal Karena Kondisi Geografis

Menkeu Sri Mulyani: Biaya Logistik Indonesia Mahal Karena Kondisi Geografis

Menanggapi berita perihal biaya logistik atau cost of logistic Indonesia yang kalah jauh dari negara-negara ASEAN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui hal tersebut. Ia mengatakan, pemerintah saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah khususnya di sektor logistik. 

"Ini menggambarkan PR kita masih sangat tinggi dan masih sangat besar. Kita juga perlu untuk memperbaiki logistik indeks kita, performance indeks kita, serta dari sisi cost of logistic di Indonesia yang masih kalah kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara-negara emerging yang lain," kata Sri Mulyani dalam acara The New SINSW, awal Juni lalu melansir viva.co.id.

Untuk diketahui, menurut data Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia sebagai indikator kinerja logistik antarnegara di dunia, Indonesia menempati posisi ke 46 dari 160 negara di tahun 2018. Posisi ini tenru sangat jauh dari negara tetangga, Singapura yang menempati posisi 7 dan Thailand di posisi 41. 

Kondisi geografis disebut-sebut menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam berbenah dalam sistem logistik. Sri Mulyani mengatakan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab biaya logistik di Indonesia masih tidak merata. Biaya logistik di Pulau Sumatra sendiri masih tinggi, mencapai 20 persen dibandingkan dengan di Pulau Jawa yang hanya 12 persen. 

Meski begitu, pemerintah terus melakukan upaya untuk memajukan sektor logistik membangun infrastruktur di berbagai kawasan Indonesia. Misalnya daerah Sumatera, pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan, baik pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

"Yang dekat saja dengan pulau Jawa seperti Sumatera sangat banyak anggaran belanja kita APBN yang dituangkan untuk membangun infrastruktur Sumatera. Jalan tol Utara hingga Selatan atau Selatan hingga Utara," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, untuk menekan biaya logistik, pemerintah juga terus berbenah dan berupaya memperbaiki sinergi antar Kementerian Lembaga (K/L) untuk menyederhanakan pelayanan.

"Upaya kita antara K/L untuk bersama-sama duduk dan kemudian menyamakan visi, memperbaiki dari sisi regulasi menjadi sederhana, membuat sistem yang bisa kompatibel. Dan pada akhirnya membuat sebuah single window," tambahnya.