Pemerintah lewat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 8 persen hingga 2045 mendatang.

Ongkos logistik di Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara bahkan di dunia. Sebagai catatan, pada tahun 2020 biaya logistik di Indonesia sebesar 24 persen dan tahun ini bisa ditekan hingga 14,29 persen.

Vietnam memiliki biaya logistik sebesar 20 persen, Thailand 15 persen, China 14 persen, Filipina 13 persen, Malaysia 13 persen, India 13 persen, sedangkan Singapura dan Jepang 8 persen.

Untuk mewujudkan biaya logistik sebesar 8 persen pada tahun 2045 nanti, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan langkah strategis. Salah satunya upaya untuk menyediakan sarana prasarana terkhusus di wilayah Indonesia Timur.

“Masih perlu didorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan logistik kita terutama yang berbasis komoditas atau komoditi base approach untuk menciptakan berbagai sentra industri dan pertumbuhan ekonomi baru keunggulan di Indonesia Timur,” kata Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Susi menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mendorong penggunaan transportasi multi moda dan pengembangan berbagai kawasan. Khususnya kawasan logistik yang terintegrasi sebagai hub and spoke untuk meningkatkan kinerja logistik sekaligus mendorong efisiensi biaya logistik.  

Sementara itu, Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasinoal (Bappenas) Laksmi Kusumawati menyampaikan pihaknya telah merencanakan setidaknya 8 langkah untuk mewujudkan target tersebut. 

Pertama, optimalisasi rute dan jaringan backbone logistik. Kedua, integrasi antarmoda dari sebelumnya point-to-point menjadi hub and spoke. Ketiga, konsolidasi dan dekonsolidasi muatan. Keempat, pemerataan layanan logistik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur.