Sebagai komitmen dan keseriusan dalam pembenahan pelayanan pelabuhan, implementasi Inaportner menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Implementasi ini dilakukan dengan kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam digitalisasi layanan pelabuhan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi  mengatakan per bulan Juni tahun 2023, Inaportnet telah diimplementasi pada 149 Pelabuhan. Tak hanya itu, capaian ini pun akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2023 untuk mencapai target sebanyak 260 Pelabuhan.

Implementasi Inaportnet juga sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam intruksi ini dituliskan bahwa Kementerian/Lembaga terkait wajib terus melakukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah strategis secara terkoordinasi serta terintegrasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.

“Upaya kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Pelabuhan melalui digitalisasi turut mengiringi langkah-langkah peningkatan tersebut,” ujarnya, pada Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inaportnet Tahun 2023 Wilayah Timur, Senin (7/8/2023).

Capt. Antoni menambahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga melakukan penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet. Selain itu, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet, serta beberapa peraturan dan turunannya.

“Semua langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Pelabuhan. Dalam konteks pembaruan regulasi dan sistem Inaportnet, diperlukan koordinasi yang berkesinambungan guna mencapai pelayanan prima di Pelabuhan,” tambahnya melansir Logistiknews.

DIharapkan, Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inaportnet Tahun 2023 dapat meningkatkan standarisasi pelayanan di Pelabuhan menjadi lebih transparan, terukur, reliabel, dan efektif, dengan dampak positif pada penurunan biaya logistik di Pelabuhan Indonesia.

“Kegiatan ini juga menjadi sarana penting bagi pertukaran informasi bagi para Unit Pelaksana Teknis di Pelabuhan dengan Kementerian Pusat, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengatakan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inaportnet Tahun 2023 ini dilaksanakan untuk sebagai evaluasi, koordinasi, dan pertukaran informasi dari Kementerian Perhubungan pusat dengan para unit pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pengoperasian Inaportnet di pelabuhan.

“Tujuan utama dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inaportnet Tahun 2023 adalah memberikan supervisi kepada para pelaksana di UPT agar memahami proses bisnis yang berjalan saat ini, rencana pengembangan ke depan, serta gambaran kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang akan berjalan di pelabuhan,” katanya.