Beberapa waktu lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut biaya logistik nasional mencapai 14,1 persen. Sementara untuk biaya logistik ekspor sebesar 8,98 persen terhadap harga barang.

Angka itu dinilai masih terlalu tinggi untuk menciptakan industri logistik yang sehat di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2045 nanti biaya logistik nasional turun di angka 9 persen. Pada tahun 2045 nanti juga diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6 hingga 7 persen.

Menanggapi hal itu, Supply Chain Indonesia (SCI) memandang pemerintah perlu langkah serius untuk mencapai hal itu, bila perlu harus ada perombakan besar-besaran di stuktur logistik nasional yang saat ini dinilai belum optimal.

“Struktur organisasi itu tergantung pada kebutuhan, skala, dan kompleksitas sistem logistik serta perencanaannya mencakup sepuluh elemen penting,” ujar Joni Gusmal dilansir dari tempo.

Apa saja saran yang dimaksud SCI itu, berikut daftarnya.

1. Kelembagaan permanen dalam bentuk Badan Logistik Nasional yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan sistem logistik nasional. 

2. Divisi fungsional dalam kelembagaan permanen yang fokus pada berbagai aspek logistik untuk memastikan kelancaran operasional logistik nasional.

3. Otoritas pengatur independen untuk menjaga keadilan dan transparansi melalui pengawasan perizinan, standar keamanan, dan regulasi dalam sektor logistik.

4. Kemitraan sektor swasta untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dengan melibatkan pemangku kepentingan.

5. Pusat informasi dan teknologi yang berperan penting dalam mengelola operasional dan pemantauan kinerja logistik, serta mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

6. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang logistik.

7. Komite penasihat yang terdiri dari pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuannya untuk memberikan masukan dan saran dalam pengembangan kebijakan.

8. Sistem pelaporan dan evaluasi pemantauan kinerja secara berkala yang membantu mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. 

9. Kesembilan, komitmen pada keberlanjutan sebagai fokus dalam operasi logistik nasional.

10. Terakhir, Kerjasama dan koordinasi lintas wilayah baik pusat, provinsi, hingga kabupaten.